Sejumlah pihak semakin khawatir akan adanya potensi kembalinya dwifungsi ABRI (TNI) dalam ranah pemerintah lewat institusi-institusi sipil.
Sebelumnya KontraS yang merupakan salah satu Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan dalam pernyataan tertulisnya.
“Pertama, perluasan di jabatan sipil yang menambah Kejaksaan Agung dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak tepat dan ini jelas merupakan bentuk dwifungsi TNI,” dikutip dari kontras.org Jakarta, 13 Maret.
Dalam pernyataan itu, KontraS menjelaskan dengan adanya penambahan peluang prajurit aktif untuk masuk ke institusi sipil, merupakan salah satu bentuk dari dwifungsi TNI.
(BACA JUGA: Anggota Komisi VI DPR RI Terima Amplop Coklat Misterius Saat Rapat, Publik Tuding Berisi Uang Suap!)
Perluasan jabatan dari TNI aktif, dianggap mirip dengan dominasi militer di masa Orba, pada waktu itu, militer memegang kekuasaan besar terhadap sistem negara.
Koalisi Masyarakat menggapai bahwa perluasan jabatan ini dapat mengikis partisipasi masyarakat atau supremasi sipil.
Ditambah IHSG anjlok akibat banyaknya isu yang terjadi, dan berefek pada citra Indonesia di pasar global.
Hal ini mengingatkan pada peristiwa krisis moneter tahun 1998, dimana pada masa itu nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turun drastis.
Bahkan penurunan IHSG saat ini hampir sama dengan saat wabah Covid-19 tahun 2020, penurunan ini didorong oleh sentimen ekonomi domestik dan aksi jual besar-besaran investor asing.
(BACA JUGA: UU TNI Direvisi, Prabowo Minta 15 Kementerian Bisa Diisi Oleh Prajurit Aktif!)
Head of Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi mengatakan, fenomena ini berdasar dari beberapa sentimen negatif, seperti defisit APBN yang meningkat per Februari 2025.
Adanya fenomena panic selling yang dilakukan investor asing semakin memperburuk situasi, Bursa Efek Indonesia (BEI) terpaksa melakukan trading halt guna meredam volatilitas.
Kritik dan suara dari rakyat tidak didengar, beberapa suara publik mengatakan mungkin saja kita akan kembali ke masa dimana kebebasan berpendapat dibatasi dan media diawasi dengan ketat.
Sejumlah pihak dan Koalisi Masyarakat mengatakan dengan rentetan peristiwa yang terjadi saat ini, mengingatkan mereka kembali akan masa lalu di zaman Orba.
Netizen berkomentar, aksi demonstrasi sebagai bentuk protes akan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi rakyat, resminya RUU TNI dapat menjadi jalan untuk kembalinya dwifungsi ABRI.
(BACA JUGA: Masyarakat Korea Buat Petisi Untuk Kasus Kim Sae Ron, Netizen Indo Senggol DPR RI!)
“Bayangin hidup di zaman Orde Baru, di mana tentara ga cuma jaga keamanan tapi juga ngatur pemerintahan. Kritik dikit, hilang. Protes, bisa 'dibina.' Dwifungsi ABRI itu jalan tol ke masa itu lagi, makanya orang pada khawatir,” tulis @fren*** di X.
Netizen di sosial media mengatakan banyaknya kesamaan antara situasi saat ini dengan situasi Orba dahulu,Indonesia akan mengulang kembali sejarah kelam di masa lalu.
Salah satu netizen berkomentar dalam cuitannya di X, ia mengisyaratkan bahwa kini Indonesia sedang memasuki masa Orba yang baru.
“Selamat datang di orde baru paling baru,” tulis @PB*** di X. (*)
Sejumlah pihak semakin khawatir akan adanya potensi kembalinya dwifungsi ABRI (TNI) dalam ranah pemerintah lewat institusi-institusi sipil.
Sebelumnya KontraS yang merupakan salah satu Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan dalam pernyataan tertulisnya.
“Pertama, perluasan di jabatan sipil yang menambah Kejaksaan Agung dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak tepat dan ini jelas merupakan bentuk dwifungsi TNI,” dikutip dari kontras.org Jakarta, 13 Maret.
Dalam pernyataan itu, KontraS menjelaskan dengan adanya penambahan peluang prajurit aktif untuk masuk ke institusi sipil, merupakan salah satu bentuk dari dwifungsi TNI.
(BACA JUGA: Anggota Komisi VI DPR RI Terima Amplop Coklat Misterius Saat Rapat, Publik Tuding Berisi Uang Suap!)
Perluasan jabatan dari TNI aktif, dianggap mirip dengan dominasi militer di masa Orba, pada waktu itu, militer memegang kekuasaan besar terhadap sistem negara.
Koalisi Masyarakat menggapai bahwa perluasan jabatan ini dapat mengikis partisipasi masyarakat atau supremasi sipil.
Ditambah IHSG anjlok akibat banyaknya isu yang terjadi, dan berefek pada citra Indonesia di pasar global.
Hal ini mengingatkan pada peristiwa krisis moneter tahun 1998, dimana pada masa itu nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turun drastis.
Bahkan penurunan IHSG saat ini hampir sama dengan saat wabah Covid-19 tahun 2020, penurunan ini didorong oleh sentimen ekonomi domestik dan aksi jual besar-besaran investor asing.
(BACA JUGA: UU TNI Direvisi, Prabowo Minta 15 Kementerian Bisa Diisi Oleh Prajurit Aktif!)
Head of Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi mengatakan, fenomena ini berdasar dari beberapa sentimen negatif, seperti defisit APBN yang meningkat per Februari 2025.
Adanya fenomena panic selling yang dilakukan investor asing semakin memperburuk situasi, Bursa Efek Indonesia (BEI) terpaksa melakukan trading halt guna meredam volatilitas.
Kritik dan suara dari rakyat tidak didengar, beberapa suara publik mengatakan mungkin saja kita akan kembali ke masa dimana kebebasan berpendapat dibatasi dan media diawasi dengan ketat.
Sejumlah pihak dan Koalisi Masyarakat mengatakan dengan rentetan peristiwa yang terjadi saat ini, mengingatkan mereka kembali akan masa lalu di zaman Orba.
Netizen berkomentar, aksi demonstrasi sebagai bentuk protes akan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi rakyat, resminya RUU TNI dapat menjadi jalan untuk kembalinya dwifungsi ABRI.
(BACA JUGA: Masyarakat Korea Buat Petisi Untuk Kasus Kim Sae Ron, Netizen Indo Senggol DPR RI!)
“Bayangin hidup di zaman Orde Baru, di mana tentara ga cuma jaga keamanan tapi juga ngatur pemerintahan. Kritik dikit, hilang. Protes, bisa 'dibina.' Dwifungsi ABRI itu jalan tol ke masa itu lagi, makanya orang pada khawatir,” tulis @fren*** di X.
Netizen di sosial media mengatakan banyaknya kesamaan antara situasi saat ini dengan situasi Orba dahulu,Indonesia akan mengulang kembali sejarah kelam di masa lalu.
Salah satu netizen berkomentar dalam cuitannya di X, ia mengisyaratkan bahwa kini Indonesia sedang memasuki masa Orba yang baru.
“Selamat datang di orde baru paling baru,” tulis @PB*** di X. (*)