Meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa pulau kecil harus dilindungi dari kegiatan berisiko tinggi seperti pertambangan, isu aktivitas tambang di Raja Ampat justru mencuat.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui perlunya penilaian dampak lingkungan yang ketat namun belum menunjukkan tindakan tegas.
Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM, juga turut menanggapi kekhawatiran publik terkait isu tambang nikel yang sedang marak dibicarakan.
Ia telah berencana untuk mengadakan rapat bersama pihak-pihak yang terkait dengan isu lahan tamabang di Raja Ampat, guna meluruskan segala informasi yang beredar.
“Nanti ketika saya pulang, akan saya evaluasi. Saya akan adakan rapat dengan Dirjen dan panggil pemilik IUP-nya, mau itu BUMN atau swasta,” ucap Bahlil.
(BACA JUGA: Zarof Ricar Ditetapkan Tersangka: Dugaan Suap, Uang Rp920 Miliar & 51 Kg Emas Diungkap Kejagung)
Selain itu isu ini juga telah sampai ke anggota Komisi VII DPR, Novita Hardini, yang mengkritik keras atas berita tersebut.
“Raja Ampat bukan wilayah biasa. Kawasan ini adalah tidak boleh dikorbankan hanya untuk mengejar hilirisasi nikel,” ucapnya (4/6).
Ia juga menyoroti jika kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan nantinya dikhawatirkan akan menurunkan pendapatan dari masyarakat di sekitar kawasan tersebut.
Saat ini Komisi VII DPR tengah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan ini, dengan tujuan dapat memberikan perlindungan hukum untuk kawasan Raja Ampat yang terdapat dalam RUU Pariwisata.
Dengan naiknya isu ini ke telinga para petinggi negara, diharapkan segala bentuk upaya untuk melindungi ekosistem alam di kawasan ekowisata strategis seperti Raja Ampat dapat segera terlaksana sebelum terlambat.
(BACA JUGA: Buntut Sritex Pailit: Komisaris Utama Jadi Tersangka Korupsi Kredit Rp3,5 Triliun, Negara Merugi Besar!)
Simak juga momen peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang menjadi pengingat akan pentingnya pelestarian ekosistem strategis, seperti Raja Ampat di halaman berikutnya…
Meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa pulau kecil harus dilindungi dari kegiatan berisiko tinggi seperti pertambangan, isu aktivitas tambang di Raja Ampat justru mencuat.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui perlunya penilaian dampak lingkungan yang ketat namun belum menunjukkan tindakan tegas.
Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM, juga turut menanggapi kekhawatiran publik terkait isu tambang nikel yang sedang marak dibicarakan.
Ia telah berencana untuk mengadakan rapat bersama pihak-pihak yang terkait dengan isu lahan tamabang di Raja Ampat, guna meluruskan segala informasi yang beredar.
“Nanti ketika saya pulang, akan saya evaluasi. Saya akan adakan rapat dengan Dirjen dan panggil pemilik IUP-nya, mau itu BUMN atau swasta,” ucap Bahlil.
(BACA JUGA: Zarof Ricar Ditetapkan Tersangka: Dugaan Suap, Uang Rp920 Miliar & 51 Kg Emas Diungkap Kejagung)
Selain itu isu ini juga telah sampai ke anggota Komisi VII DPR, Novita Hardini, yang mengkritik keras atas berita tersebut.
“Raja Ampat bukan wilayah biasa. Kawasan ini adalah tidak boleh dikorbankan hanya untuk mengejar hilirisasi nikel,” ucapnya (4/6).
Ia juga menyoroti jika kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan nantinya dikhawatirkan akan menurunkan pendapatan dari masyarakat di sekitar kawasan tersebut.
Saat ini Komisi VII DPR tengah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan ini, dengan tujuan dapat memberikan perlindungan hukum untuk kawasan Raja Ampat yang terdapat dalam RUU Pariwisata.
Dengan naiknya isu ini ke telinga para petinggi negara, diharapkan segala bentuk upaya untuk melindungi ekosistem alam di kawasan ekowisata strategis seperti Raja Ampat dapat segera terlaksana sebelum terlambat.
(BACA JUGA: Buntut Sritex Pailit: Komisaris Utama Jadi Tersangka Korupsi Kredit Rp3,5 Triliun, Negara Merugi Besar!)
Simak juga momen peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang menjadi pengingat akan pentingnya pelestarian ekosistem strategis, seperti Raja Ampat di halaman berikutnya…