Masyarakat adat di Raja Ampat, seperti Suku Kawei dan Suku Maya, secara tegas menolak kehadiran tambang nikel.
Mereka menganggap aktivitas pertambangan sebagai ancaman terhadap ekosistem, budaya, dan mata pencaharian mereka.
Aksi protes telah dilakukan, termasuk pemalangan jalan dan pemasangan baliho penolakan di Kampung Manyaifun.
Bahkan Greenpeace yang merupakan organisasi lingkungan Indonesia, telah mendesak pemerintah untuk meninjau kembali dan mencabut hak izin tambang di wilayah konservasi, seperti Raja Ampat.
“Nikel digadang-gadang sebagai solusi energi bersih, tapi ironisnya menciptakan kehancuran di berbagai tempat,” ucap Iqbal Damanik, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.
(BACA JUGA: Kemenkes Keluarkan Surat Edaran! Ini Respon Surabaya Hadapi Varian Baru COVID-19)
“Oleh karenanya kita perlu bersuara, menyuarakan mereka yang tak didengar. Di masa seperti ini, tak ada yang lebih kuat dari kebenaran yang disuarakan,” lanjutnya dalam pernyataan yang sama.
Berdasarkan cuitan dari akun resmi milik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), setidaknya saat ini diketahui bahwa terdapat sekitar 4 izin usaha pertambangan nikel untuk wilayah Papua.
_1749111072_1749111895.webp)
Dengan banyaknya seruan penolakan dan suara kekhawatiran yang diberikan oleh masyarakat, isu ini berhasil sampai ke telinga para birokrasi negara.
Beberapa tokoh pemerintahan juga menyatakan pendapat mereka pada isu lahan tambang nikel di pulau-pulau Raja Ampat dalam beberapa kesempatan.
Lantas apa saja tanggapan dari pemerintah terkait isu perizinan tambang nikel di kawasan Raja Ampat?
(BACA JUGA: Aturan Ketat! Texas Dorong Regulasi Larang Media Sosial untuk Remaja)
Simak seperti apa tanggapan pemerintah pusat dan daerah terkait peristiwa ini di halaman selanjutnya…
Masyarakat adat di Raja Ampat, seperti Suku Kawei dan Suku Maya, secara tegas menolak kehadiran tambang nikel.
Mereka menganggap aktivitas pertambangan sebagai ancaman terhadap ekosistem, budaya, dan mata pencaharian mereka.
Aksi protes telah dilakukan, termasuk pemalangan jalan dan pemasangan baliho penolakan di Kampung Manyaifun.
Bahkan Greenpeace yang merupakan organisasi lingkungan Indonesia, telah mendesak pemerintah untuk meninjau kembali dan mencabut hak izin tambang di wilayah konservasi, seperti Raja Ampat.
“Nikel digadang-gadang sebagai solusi energi bersih, tapi ironisnya menciptakan kehancuran di berbagai tempat,” ucap Iqbal Damanik, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.
(BACA JUGA: Kemenkes Keluarkan Surat Edaran! Ini Respon Surabaya Hadapi Varian Baru COVID-19)
“Oleh karenanya kita perlu bersuara, menyuarakan mereka yang tak didengar. Di masa seperti ini, tak ada yang lebih kuat dari kebenaran yang disuarakan,” lanjutnya dalam pernyataan yang sama.
Berdasarkan cuitan dari akun resmi milik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), setidaknya saat ini diketahui bahwa terdapat sekitar 4 izin usaha pertambangan nikel untuk wilayah Papua.
Dengan banyaknya seruan penolakan dan suara kekhawatiran yang diberikan oleh masyarakat, isu ini berhasil sampai ke telinga para birokrasi negara.
Beberapa tokoh pemerintahan juga menyatakan pendapat mereka pada isu lahan tambang nikel di pulau-pulau Raja Ampat dalam beberapa kesempatan.
Lantas apa saja tanggapan dari pemerintah terkait isu perizinan tambang nikel di kawasan Raja Ampat?
(BACA JUGA: Aturan Ketat! Texas Dorong Regulasi Larang Media Sosial untuk Remaja)
Simak seperti apa tanggapan pemerintah pusat dan daerah terkait peristiwa ini di halaman selanjutnya…