Pada 14 Maret 2025, Komisi I DPR RI menggelar rapat mendadak di sebuah hotel mewah di Jakarta untuk membahas revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
Rapat ini langsung menarik perhatian publik karena dilakukan di luar gedung DPR yang seharusnya menjadi tempat rapat resmi.
Banyak yang mempertanyakan mengapa rapat penting tersebut tidak dilaksanakan di gedung parlemen, dan justru dilakukan di tempat yang terkesan mewah.
(BACA JUGA: Beri Saran Unik di Rapat Komisi 10 DPR RI X Menpora, Ahmad Dhani: Kita Carikan Jodoh di Indonesia)
Rapat yang dilakukan di hotel mewah ini tentu menambah ketidakpercayaan publik terhadap proses legislasi yang sedang berjalan.
Pemilihan lokasi rapat di sebuah hotel mewah justru menimbulkan sejumlah pertanyaan dari berbagai kalangan masyarakat.
Ditengah penolakan tentang adanya revisi UU TNI ini, rapat yang digelar secara tertutup semakin menambah kecurigaan publik terkait transparansi dan penggunaan anggaran negara.
Sejumlah kalangan juga merasa bahwa langkah ini lebih bersifat formalitas daripada upaya untuk mencari solusi yang benar-benar mewakili kepentingan masyarakat.
Masyarakat bingung, dengan melakukan rapat tertutup di sebuah hotel, DPR terkesan mengabaikan prinsip transparansi dalam pengelolaan kebijakan untuk negara.
(BACA JUGA: Pengangkatan CASN 2024 Ditunda, Begini Keterangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi!)
Ini bertentangan dengan tuntutan masyarakat agar pemerintah lebih peduli pada suara dan kritikan dari rakyat.
DPR dinilai tidak mencerminkan kesederhanaan yang seharusnya diterapkan oleh lembaga negara yang bekerja dengan anggaran rakyat.
Masyarakat merasa bahwa menggunakan dana negara untuk hal seperti ini merupakan pemborosan, terutama disaat isu efisiensi anggaran sedang gencar beberapa waktu lalu.
Menurut informasi dari pemerintah memang DPR termasuk salah satu lembaga negara yang tidak terkena efisiensi anggaran.
Namun masyarakat berharap agar anggaran negara digunakan dengan bijaksana, terutama untuk hal-hal yang lebih mendesak seperti kesejahteraan dari masyarakat.
(BACA JUGA: Gelombang Protes! Penundaan Pengangkatan CASN dan PPPK 2024 Picu Aksi Pita Hitam)
Publik menuntut pembahasan yang transparan, terbuka, dan melibatkan berbagai pihak terkait akan menciptakan keputusan yang lebih baik dan menghindari adanya kecurigaan.
Karena proses legislasi yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara harus dilakukan dengan cara yang terbuka dan melibatkan partisipasi aktif dari rakyat. (*)
Pada 14 Maret 2025, Komisi I DPR RI menggelar rapat mendadak di sebuah hotel mewah di Jakarta untuk membahas revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
Rapat ini langsung menarik perhatian publik karena dilakukan di luar gedung DPR yang seharusnya menjadi tempat rapat resmi.
Banyak yang mempertanyakan mengapa rapat penting tersebut tidak dilaksanakan di gedung parlemen, dan justru dilakukan di tempat yang terkesan mewah.
(BACA JUGA: Beri Saran Unik di Rapat Komisi 10 DPR RI X Menpora, Ahmad Dhani: Kita Carikan Jodoh di Indonesia)
Rapat yang dilakukan di hotel mewah ini tentu menambah ketidakpercayaan publik terhadap proses legislasi yang sedang berjalan.
Pemilihan lokasi rapat di sebuah hotel mewah justru menimbulkan sejumlah pertanyaan dari berbagai kalangan masyarakat.
Ditengah penolakan tentang adanya revisi UU TNI ini, rapat yang digelar secara tertutup semakin menambah kecurigaan publik terkait transparansi dan penggunaan anggaran negara.
Sejumlah kalangan juga merasa bahwa langkah ini lebih bersifat formalitas daripada upaya untuk mencari solusi yang benar-benar mewakili kepentingan masyarakat.
Masyarakat bingung, dengan melakukan rapat tertutup di sebuah hotel, DPR terkesan mengabaikan prinsip transparansi dalam pengelolaan kebijakan untuk negara.
(BACA JUGA: Pengangkatan CASN 2024 Ditunda, Begini Keterangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi!)
Ini bertentangan dengan tuntutan masyarakat agar pemerintah lebih peduli pada suara dan kritikan dari rakyat.
DPR dinilai tidak mencerminkan kesederhanaan yang seharusnya diterapkan oleh lembaga negara yang bekerja dengan anggaran rakyat.
Masyarakat merasa bahwa menggunakan dana negara untuk hal seperti ini merupakan pemborosan, terutama disaat isu efisiensi anggaran sedang gencar beberapa waktu lalu.
Menurut informasi dari pemerintah memang DPR termasuk salah satu lembaga negara yang tidak terkena efisiensi anggaran.
Namun masyarakat berharap agar anggaran negara digunakan dengan bijaksana, terutama untuk hal-hal yang lebih mendesak seperti kesejahteraan dari masyarakat.
(BACA JUGA: Gelombang Protes! Penundaan Pengangkatan CASN dan PPPK 2024 Picu Aksi Pita Hitam)
Publik menuntut pembahasan yang transparan, terbuka, dan melibatkan berbagai pihak terkait akan menciptakan keputusan yang lebih baik dan menghindari adanya kecurigaan.
Karena proses legislasi yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara harus dilakukan dengan cara yang terbuka dan melibatkan partisipasi aktif dari rakyat. (*)