DB NEWS - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang merupakan mantan Komisaris Utama Pertamina buka suara terkait kasus korupsi Pertamina 2018-2023, namun ia justru mendapat komentar pedas dari pengacara kondang, Hotman Paris.
Kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina pada tahun 2018-2023 menjadi sorotan publik akhir-akhir ini.
Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan serta 8 petinggi lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung atas kasus korupsi Pertamina tersebut pada Senin, (24/02).
Isu pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax (Ron 92) dengan jenis Pertalite (Ron 90) merupakan salah satu aksi kejahatan dari kasus dugaan korupsi tata kelola minyak pada PT Pertamina tersebut.
Para pelaku diduga melakukan pembelian Ron 92 (Pertamax), yang ternyata adalah Ron yang lebih rendah yakni Ron 90 (Pertalite).
(BACA JUGA: Pertamina Geser Bank Indonesia, Duduki Posisi Kedua di Liga Korupsi Indonesia 2025)
"Tersangka RS melakukan pembelian (pembayaran) untuk Ron 92 (Pertamax). Padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 (Pertalite) atau lebih rendah,” ujar Abdul Qohar, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung.
Kemudian, Ron 90 (Pertalite) tersebut melalui proses blending di Depo untuk diubah menjadi Ron 92 (Pertamax) yang merupakan tindakan terlarang.
"BBM yang sebenarnya merupakan RON 90 dibeli dengan harga RON 92, lalu dicampur atau dioplos," ujar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar.
Isu pengoplosan bensin ini menimbulkan amarah publik dan menurunkan kepercayaan konsumen terhadap PT Pertamina secara keseluruhan.
Komisaris Utama Pertamina 2019-2024, Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok buka suara terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang 2018-2023.
(BACA JUGA: Liga Korupsi Indonesia 2025: Pertamina Salip PT Timah, Kerugian Negara Bikin Syok!)
Ahok menyebutkan bahwa kasus korupsi seperti ini tidak seharusnya terjadi pada tubuh perusahaan BUMN, karena pengadaan di Pertamina seharusnya melalui standar yang ketat.
Ahok kemudian membahas pengalaman di masa lalu saat ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Ia menceritakan ulang ketika ia dianggap menelantarkan proyek seperti Transjakarta oleh para pembencinya pada saat ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Ia mengonfirmasi bahwa ia memang menelantarkan proyek-proyek tertentu, seperti pengadaan bus Transjakarta.
Namun, bukan tanpa alasan, ia lanjut menjelaskan bahwa ia mengambil keputusan tersebut karena spesifikasi barang yang datang tidak sesuai dengan yang seharusnya dan ia tidak membayar pengadaan barang tersebut.
Ahok membandingkan kasus korupsi Pertamina ini dengan pengalamannya tersebut.
Ia lanjut menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan di masa lalu seharusnya juga dilakukan oleh pihak Pertamina, yakni dengan melakukan pengecekan minyak yang telah dibeli yang dilakukan oleh para insinyur Pertamina.
(BACA JUGA: Ramai Kasus Korupsi Dirut Pertamina, Ini 3 Alternatif SPBU Terbaik sebagai Pengganti!)
Ahok juga menduga keterlibatan oknum dari Badan Penyelidik Keuangan (BPK) dalam kasus pengadaan aditif.
Ia menjelaskan bahwa isu mengenai terlibatnya oknum dari BPK ini membantu agar Pertamina membeli zat aditif ini lewat transport dan tender yang tidak sah.
Ahok menganggap bahwa hal ini telah menjadi permainan lama yang tidak ingin dihentikan oleh para penguasa.
Dia juga mengatakan bahwa banyak pihak yang tidak menginginkannya menjabat sebagai Direktur Utama, bahkan ada upaya untuk menjatuhkannya.
Mantan Komut Pertamina juga sebut Riva Siahaan yang ditetapkan sebagai tersangka dari kasus korupsi tersebut juga pernah diberi peringatan olehnya pada saat ia masih menjabat.
Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina pada saat itu memberikan ancaman kepada Riva Siahaan berupa…
DB NEWS - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang merupakan mantan Komisaris Utama Pertamina buka suara terkait kasus korupsi Pertamina 2018-2023, namun ia justru mendapat komentar pedas dari pengacara kondang, Hotman Paris.
Kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina pada tahun 2018-2023 menjadi sorotan publik akhir-akhir ini.
Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan serta 8 petinggi lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung atas kasus korupsi Pertamina tersebut pada Senin, (24/02).
Isu pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax (Ron 92) dengan jenis Pertalite (Ron 90) merupakan salah satu aksi kejahatan dari kasus dugaan korupsi tata kelola minyak pada PT Pertamina tersebut.
Para pelaku diduga melakukan pembelian Ron 92 (Pertamax), yang ternyata adalah Ron yang lebih rendah yakni Ron 90 (Pertalite).
(BACA JUGA: Pertamina Geser Bank Indonesia, Duduki Posisi Kedua di Liga Korupsi Indonesia 2025)
"Tersangka RS melakukan pembelian (pembayaran) untuk Ron 92 (Pertamax). Padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 (Pertalite) atau lebih rendah,” ujar Abdul Qohar, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung.
Kemudian, Ron 90 (Pertalite) tersebut melalui proses blending di Depo untuk diubah menjadi Ron 92 (Pertamax) yang merupakan tindakan terlarang.
"BBM yang sebenarnya merupakan RON 90 dibeli dengan harga RON 92, lalu dicampur atau dioplos," ujar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar.
Isu pengoplosan bensin ini menimbulkan amarah publik dan menurunkan kepercayaan konsumen terhadap PT Pertamina secara keseluruhan.
Komisaris Utama Pertamina 2019-2024, Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok buka suara terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang 2018-2023.
(BACA JUGA: Liga Korupsi Indonesia 2025: Pertamina Salip PT Timah, Kerugian Negara Bikin Syok!)
Ahok menyebutkan bahwa kasus korupsi seperti ini tidak seharusnya terjadi pada tubuh perusahaan BUMN, karena pengadaan di Pertamina seharusnya melalui standar yang ketat.
Ahok kemudian membahas pengalaman di masa lalu saat ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Ia menceritakan ulang ketika ia dianggap menelantarkan proyek seperti Transjakarta oleh para pembencinya pada saat ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Ia mengonfirmasi bahwa ia memang menelantarkan proyek-proyek tertentu, seperti pengadaan bus Transjakarta.
Namun, bukan tanpa alasan, ia lanjut menjelaskan bahwa ia mengambil keputusan tersebut karena spesifikasi barang yang datang tidak sesuai dengan yang seharusnya dan ia tidak membayar pengadaan barang tersebut.
Ahok membandingkan kasus korupsi Pertamina ini dengan pengalamannya tersebut.
Ia lanjut menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan di masa lalu seharusnya juga dilakukan oleh pihak Pertamina, yakni dengan melakukan pengecekan minyak yang telah dibeli yang dilakukan oleh para insinyur Pertamina.
(BACA JUGA: Ramai Kasus Korupsi Dirut Pertamina, Ini 3 Alternatif SPBU Terbaik sebagai Pengganti!)
Ahok juga menduga keterlibatan oknum dari Badan Penyelidik Keuangan (BPK) dalam kasus pengadaan aditif.
Ia menjelaskan bahwa isu mengenai terlibatnya oknum dari BPK ini membantu agar Pertamina membeli zat aditif ini lewat transport dan tender yang tidak sah.
Ahok menganggap bahwa hal ini telah menjadi permainan lama yang tidak ingin dihentikan oleh para penguasa.
Dia juga mengatakan bahwa banyak pihak yang tidak menginginkannya menjabat sebagai Direktur Utama, bahkan ada upaya untuk menjatuhkannya.
Mantan Komut Pertamina juga sebut Riva Siahaan yang ditetapkan sebagai tersangka dari kasus korupsi tersebut juga pernah diberi peringatan olehnya pada saat ia masih menjabat.
Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina pada saat itu memberikan ancaman kepada Riva Siahaan berupa…
