DB NEWS - Kemenhub tetap optimalkan layanan transportasi publik setelah kebijakan efisiensi anggaran.
Kamis (13/2), Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI.
Pada pelaksanaan rapat kerja yang dilakukan oleh Komisi V DPR RI kemarin, Menhub Duddy mengungkapkan bahwa.
Kemenhub akan mengarahkan anggaran tahun 2025 fokus pada layanan transportasi publik.
Kemenhub juga tetap mempertahankan subsidi serta Program Public Serve Obligation (PSO).
(BACA JUGA : Anggaran Pendidikan Dipangkas Rp7 Triliun! Bagaimana Nasib Guru dan Siswa di 2025?)
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal (13/02/2025), anggaran efektif Kementerian Perhubungan ditetapkan sebesar Rp17,725 triliun.
Dikutip dari laman resmi Kemenhub, menurut Menhub Duddy, meskipun terdapat efisiensi anggaran Kemenhub akan memprioritaskan layanan transportasi.
"Dengan anggaran yang ditetapkan saat ini, penyelenggaraan layanan transportasi publik bersubsidi akan kami laksanakan dan menjadi prioritas serta fokus Kemenhub,” ujar Menhub Duddy
Selain layanan transportasi Kemenhub juga prioritaskan biaya pegawai.
“Selain hal tersebut, biaya pegawai Kemenhub juga tetap menjadi prioritas kami," tambahnya.
(BACA JUGA : Dipotong! Segini Jumlah Anggaran yang Diterima BPI Setelah Terkena Efisiensi)
Kemenhub menegaskan komitmennya untuk menyediakan layanan transportasi yang terjangkau dan merata di seluruh Indonesia.
"Kemenhub berkomitmen untuk memastikan dan mengoptimalkan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia,” ujar Menhub Duddy
Pihaknya juga telah melakukan analisa berbasis resiko terhadap APBN 2025 guna memastikan seluruh program dapat berjalan secara efektif dengan alokasi yang tersedia.
“Harapannya, kami bisa melaksanakan anggaran 2025 dengan sebaik-baiknya," tambah Menhub Dudy.
(BACA JUGA : Pemerintah Lakukan Efisiensi Anggaran: Langkah Tepat atau Pengorbanan Masyarakat?)
Dari jumlah total Rp17,725 triliun, akan dialokasikan ke sembilan unit organisasi eselon 1 yang berada di bawah naungan Kemenhub.
- Sekretariat Jenderal Rp464,09 miliar.
- Inspektorat Jenderal Rp85,48 miliar.
- Ditjen Perhubungan Darat Rp3,14 triliun.
- Ditjen Perhubungan Laut Rp7,32 triliun.
- Ditjen Perhubungan Udara Rp3,39 triliun.
- Ditjen Perkeretaapian Rp1,31 triliun
- Badan Kebijakan Transportasi Rp71,01 miliar.
- BPSDMP Rp1,82 triliun.
- BPTJ Rp108,95 miliar.
DB NEWS - Kemenhub tetap optimalkan layanan transportasi publik setelah kebijakan efisiensi anggaran.
Kamis (13/2), Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI.
Pada pelaksanaan rapat kerja yang dilakukan oleh Komisi V DPR RI kemarin, Menhub Duddy mengungkapkan bahwa.
Kemenhub akan mengarahkan anggaran tahun 2025 fokus pada layanan transportasi publik.
Kemenhub juga tetap mempertahankan subsidi serta Program Public Serve Obligation (PSO).
(BACA JUGA : Anggaran Pendidikan Dipangkas Rp7 Triliun! Bagaimana Nasib Guru dan Siswa di 2025?)
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal (13/02/2025), anggaran efektif Kementerian Perhubungan ditetapkan sebesar Rp17,725 triliun.
Dikutip dari laman resmi Kemenhub, menurut Menhub Duddy, meskipun terdapat efisiensi anggaran Kemenhub akan memprioritaskan layanan transportasi.
"Dengan anggaran yang ditetapkan saat ini, penyelenggaraan layanan transportasi publik bersubsidi akan kami laksanakan dan menjadi prioritas serta fokus Kemenhub,” ujar Menhub Duddy
Selain layanan transportasi Kemenhub juga prioritaskan biaya pegawai.
“Selain hal tersebut, biaya pegawai Kemenhub juga tetap menjadi prioritas kami," tambahnya.
(BACA JUGA : Dipotong! Segini Jumlah Anggaran yang Diterima BPI Setelah Terkena Efisiensi)
Kemenhub menegaskan komitmennya untuk menyediakan layanan transportasi yang terjangkau dan merata di seluruh Indonesia.
"Kemenhub berkomitmen untuk memastikan dan mengoptimalkan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia,” ujar Menhub Duddy
Pihaknya juga telah melakukan analisa berbasis resiko terhadap APBN 2025 guna memastikan seluruh program dapat berjalan secara efektif dengan alokasi yang tersedia.
“Harapannya, kami bisa melaksanakan anggaran 2025 dengan sebaik-baiknya," tambah Menhub Dudy.
(BACA JUGA : Pemerintah Lakukan Efisiensi Anggaran: Langkah Tepat atau Pengorbanan Masyarakat?)
Dari jumlah total Rp17,725 triliun, akan dialokasikan ke sembilan unit organisasi eselon 1 yang berada di bawah naungan Kemenhub.
- Sekretariat Jenderal Rp464,09 miliar.
- Inspektorat Jenderal Rp85,48 miliar.
- Ditjen Perhubungan Darat Rp3,14 triliun.
- Ditjen Perhubungan Laut Rp7,32 triliun.
- Ditjen Perhubungan Udara Rp3,39 triliun.
- Ditjen Perkeretaapian Rp1,31 triliun
- Badan Kebijakan Transportasi Rp71,01 miliar.
- BPSDMP Rp1,82 triliun.
- BPTJ Rp108,95 miliar.