Jika diterapkan secara maksimal, kebijakan ini tak hanya memperbaiki sektor ekonomi, tetapi juga akan berdampak positif terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan kualitas ekonomi masyarakat.
5. Meningkatkan Kecintaan Masyarakat terhadap Produk Lokal
Penerapan TKDN turut menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat terhadap produk buatan Indonesia.
Program inspeksi dan konsultasi dalam TKDN turut memastikan kualitas produk lokal, sehingga masyarakat makin bangga menggunakan karya anak bangsa.
Prabowo meminta jajarannya untuk merevisi regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada sektor industri.
Pasalnya, aturan TKDN yang selama ini diterapkan dinilai justru menghambat daya saing Indonesia dengan negara lain.
(BACA JUGA: Prabowo Akan Bangun Penjara Koruptor di Pulau Terpencil, Netizen: Kenapa Tidak Hukum Mati Saja?)
Perubahan regulasi ini disiapkan setelah menerima masukan dari para pengusaha dalam acara Sarasehan Ekonomi yang digelar pada (8/4).
"Kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif,” ucap Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Pusat.
Kemudian, Presiden Prabowo ingin mengubah regulasi TKDN menjadi lebih fleksibel dan mengganti regulasi tersebut dengan insentif.
"TKDN fleksibel saja lah diganti dengan insentif, tolong ya para pembantu saya menteri saya, udah lah realistis, TKDN dibikin realistis aja," kata Prabowo.
Sebelumnya, Prabowo mengakui bahwa TKDN memiliki tujuan yang baik dan menjunjung nilai nasionalisme.
“TKDN sudahlah niatnya baik, nasionalisme. Saya kalau saudara—mungkin sudah kenal saya lama, mungkin dari saya ini paling nasionalis. Kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar Merah Putih, mungkin,” ujarnya.
Di akhir, Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa TKDN bukan hanya sekedar regulasi saja, tetapi juga berhubungan dengan aspek yang lebih luas dalam negeri.
“Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, iptek, sains. Jadi itu masalah, nggak bisa kita dengan cara bikin regulasi TKDN naik,” tegasnya. (*)
Jika diterapkan secara maksimal, kebijakan ini tak hanya memperbaiki sektor ekonomi, tetapi juga akan berdampak positif terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan kualitas ekonomi masyarakat.
5. Meningkatkan Kecintaan Masyarakat terhadap Produk Lokal
Penerapan TKDN turut menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat terhadap produk buatan Indonesia.
Program inspeksi dan konsultasi dalam TKDN turut memastikan kualitas produk lokal, sehingga masyarakat makin bangga menggunakan karya anak bangsa.
Prabowo meminta jajarannya untuk merevisi regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada sektor industri.
Pasalnya, aturan TKDN yang selama ini diterapkan dinilai justru menghambat daya saing Indonesia dengan negara lain.
(BACA JUGA: Prabowo Akan Bangun Penjara Koruptor di Pulau Terpencil, Netizen: Kenapa Tidak Hukum Mati Saja?)
Perubahan regulasi ini disiapkan setelah menerima masukan dari para pengusaha dalam acara Sarasehan Ekonomi yang digelar pada (8/4).
"Kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif,” ucap Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Pusat.
Kemudian, Presiden Prabowo ingin mengubah regulasi TKDN menjadi lebih fleksibel dan mengganti regulasi tersebut dengan insentif.
"TKDN fleksibel saja lah diganti dengan insentif, tolong ya para pembantu saya menteri saya, udah lah realistis, TKDN dibikin realistis aja," kata Prabowo.
Sebelumnya, Prabowo mengakui bahwa TKDN memiliki tujuan yang baik dan menjunjung nilai nasionalisme.
“TKDN sudahlah niatnya baik, nasionalisme. Saya kalau saudara—mungkin sudah kenal saya lama, mungkin dari saya ini paling nasionalis. Kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar Merah Putih, mungkin,” ujarnya.
Di akhir, Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa TKDN bukan hanya sekedar regulasi saja, tetapi juga berhubungan dengan aspek yang lebih luas dalam negeri.
“Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, iptek, sains. Jadi itu masalah, nggak bisa kita dengan cara bikin regulasi TKDN naik,” tegasnya. (*)