DB NEWS - Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (20/2) Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat negara.
Pelantikan ini resmi dianggap sebagai reshuffle perdana Prabowo sebagai Presiden RI di Kabinet Merah Putih.
Menteri pertama Kabinet Merah Putih yang dilantik Prabowo adalah Brian Yuliarto sebagai Menteri Mendiktisaintek menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Selain melantik Menteri Kabinet Merah Putri, Presiden Prabowo juga mengangkat pimpinan baru di tiga lembaga strategis.
Diantaranya adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(BACA JUGA : Era Baru! Prabowo Luncurkan Danantara, Indonesia Siap Mandiri di Panggung Dunia)
Dalam keputusan yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.
Muhammad Yusuf Ateh ditunjuk sebagai kepala BPKP didampingi oleh Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP, pengangkatan ini berdasarkan Keppres RI Nomor 27/P Tahun 2025.
Sementara itu, Amalia Adininggar Widyasanti dan Sonny Harry Budiutomo Harmadi resmi menjabat sebagai Kepala dan Wakil kepala BPS sesuai Keppres RI Nomor 28/P Tahun 2025.
Sedangkan posisi Kepala BSSN kini dipegang oleh Nugroho Sulistyo Budi berdasarkan Keppres RI Nomor 29/P Tahun 2025.
Dalam upacara pelantikan, Presiden Prabowo memimpin penggambilan sumpah jabatan, menekankan pentingnya loyalitas terhadap UUD 1945.
(BACA JUGA : Kurang Disorot Media Lokal, ‘Indonesia Gelap’ Diliput Negara Lain, Netizen: Apa Ga Malu Ya Indo?)
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,”
Saat mendikte sumpah jabatan Presiden Prabowo juga menekankan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas negara.
“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden Prabowo mendiktekan sumpah jabatan.
Setelah pengambilan sumpah, para pejabat negara yang dilantik menandatangani berita acara pelantikan.
Dikutip dari laman resmi presidenri.go.id, usai pelantikan Kepala BPKP Yusuf Ateh menegaskan komitmen lembaganya dalam menjaga akuntabilitas keuangan serta pengawasan pembangunan nasional.
(BACA JUGA : Demo 'Indonesia Gelap' Digelar Besar-besaran! Ketahui Aturan Mainnya Sebelum Ikut)
Ia juga menekankan pentingnya mempercepat pelaksanaan program prioritas Presiden.
“Semua program-program strategis Pak Presiden yang penting prioritas itu harus kita jaga. Dan juga bagaimana meningkatkan penerimaan negara di sektor-sektor yang selama ini tidak tersentuh,” ujar Yusuf Ateh.
Di sisi lain, Kepala BPS Amalia menegaskan bahwa lembaganya akan mengawal finalisasi dan pemutakhiran data tunggal dan bekerja sama dengan berbagai kementrian lembaga terkait.
“BPS akan kolaborasi dengan Kementerian atau lembaga yang memang juga mendapatkan penugasan dari Inpres tersebut,” ujar Amalia.
Kepala BSSN juga menambahkan bahwa pihaknya akan memastikan keamanan dan ketersediaan data digital tersebut guna mendukung pembangunan nasional yang lebih terintegrasi.
“Karena seperti yang lalu-lalu arahannya ada perbedaan data. Harapannya dengan adanya satu data ini, semua punya referensi yang sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala BPS tadi,” tambah Nugroho. (*)
DB NEWS - Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (20/2) Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat negara.
Pelantikan ini resmi dianggap sebagai reshuffle perdana Prabowo sebagai Presiden RI di Kabinet Merah Putih.
Menteri pertama Kabinet Merah Putih yang dilantik Prabowo adalah Brian Yuliarto sebagai Menteri Mendiktisaintek menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Selain melantik Menteri Kabinet Merah Putri, Presiden Prabowo juga mengangkat pimpinan baru di tiga lembaga strategis.
Diantaranya adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(BACA JUGA : Era Baru! Prabowo Luncurkan Danantara, Indonesia Siap Mandiri di Panggung Dunia)
Dalam keputusan yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.
Muhammad Yusuf Ateh ditunjuk sebagai kepala BPKP didampingi oleh Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP, pengangkatan ini berdasarkan Keppres RI Nomor 27/P Tahun 2025.
Sementara itu, Amalia Adininggar Widyasanti dan Sonny Harry Budiutomo Harmadi resmi menjabat sebagai Kepala dan Wakil kepala BPS sesuai Keppres RI Nomor 28/P Tahun 2025.
Sedangkan posisi Kepala BSSN kini dipegang oleh Nugroho Sulistyo Budi berdasarkan Keppres RI Nomor 29/P Tahun 2025.
Dalam upacara pelantikan, Presiden Prabowo memimpin penggambilan sumpah jabatan, menekankan pentingnya loyalitas terhadap UUD 1945.
(BACA JUGA : Kurang Disorot Media Lokal, ‘Indonesia Gelap’ Diliput Negara Lain, Netizen: Apa Ga Malu Ya Indo?)
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,”
Saat mendikte sumpah jabatan Presiden Prabowo juga menekankan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas negara.
“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden Prabowo mendiktekan sumpah jabatan.
Setelah pengambilan sumpah, para pejabat negara yang dilantik menandatangani berita acara pelantikan.
Dikutip dari laman resmi presidenri.go.id, usai pelantikan Kepala BPKP Yusuf Ateh menegaskan komitmen lembaganya dalam menjaga akuntabilitas keuangan serta pengawasan pembangunan nasional.
(BACA JUGA : Demo 'Indonesia Gelap' Digelar Besar-besaran! Ketahui Aturan Mainnya Sebelum Ikut)
Ia juga menekankan pentingnya mempercepat pelaksanaan program prioritas Presiden.
“Semua program-program strategis Pak Presiden yang penting prioritas itu harus kita jaga. Dan juga bagaimana meningkatkan penerimaan negara di sektor-sektor yang selama ini tidak tersentuh,” ujar Yusuf Ateh.
Di sisi lain, Kepala BPS Amalia menegaskan bahwa lembaganya akan mengawal finalisasi dan pemutakhiran data tunggal dan bekerja sama dengan berbagai kementrian lembaga terkait.
“BPS akan kolaborasi dengan Kementerian atau lembaga yang memang juga mendapatkan penugasan dari Inpres tersebut,” ujar Amalia.
Kepala BSSN juga menambahkan bahwa pihaknya akan memastikan keamanan dan ketersediaan data digital tersebut guna mendukung pembangunan nasional yang lebih terintegrasi.
“Karena seperti yang lalu-lalu arahannya ada perbedaan data. Harapannya dengan adanya satu data ini, semua punya referensi yang sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala BPS tadi,” tambah Nugroho. (*)
