Salah satu alasan utama penundaan ini adalah perbedaan terhitung mulai tanggal (TMT) dalam pengangkatan ASN di berbagai Instansi.
Selama ini, TMT pengangkatan CPNS maupun PPPK tidak seragam, menyebabkan ketimpangan dalam administrasi dan hak-hak kepegawaian.
"Sehingga ada yang sudah bekerja karena usulan dari instansi itu cepat, ada yang belum, karena memang belum ditetapkan surat keputusannya (SK)-nya. Nah kami tidak ingin terjadi seperti itu," ucap Haryomo.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah akhirnya memutuskan bahwa pengangkatan ASN dari seleksi 2024 akan dilakukan serentak, sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam TMT dan pencairan gaji.
(BACA JUGA: Salah Sasaran! Jet Tempur Korsel Jatuhkan 8 Bom, Warga Pocheon Jadi Korban)
Keputusan ini langsung menuai protes dari berbagai kalangan, terutama dari peserta yang telah lulus seleksi dan menanti pengangkatan resmi.
Banyak di antara mereka yang sudah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya dengan harapan bisa bekerja sebagai ASN.
Tidak sedikit peserta yang mengungkapkan kekecewaan mereka di media sosial.
Banyak yang mempertanyakan bagaimana mereka harus bertahan selama masa penundaan yang cukup panjang ini.
“Udah fix, selamat bertahan hidup sampe tahun 2026 ya, bener-bener dzalim, perekrutan CPNS paling gak jelas sepanjang sejarah,” komentar akun X @pan***.
(BACA JUGA: Buruan Daftar! Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Resmi Dibuka, Ini Link & Syaratnya)
Ada juga komentar yang menanyakan info loker freelance untuk menyambung hidup di antara waktu tunggu yang lama ini.
“Info loker dong cot, bakal nyambung idup,” tulis akun X @cah***.
Menanggapi kekhawatiran ini, KemenPAN-RB meminta para peserta untuk menggunakan waktu penundaan ini sebagai kesempatan untuk mempersiapkan diri lebih baik.
Wakil Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, menyarankan agar peserta memanfaatkan waktu ini untuk mempelajari budaya birokrasi dan memahami nilai-nilai ASN.
"Kami ingin saat 1 Oktober tiba, mereka sudah paham birokrasi, tugas yang akan dijalankan, serta aturan disiplin ASN. Jangan sampai butuh waktu lama untuk beradaptasi setelah pengangkatan," harap Haryomo.
(BACA JUGA: Bukan Kaleng-kaleng! Simak Profil 8 Konglomerat yang Dikumpulkan Prabowo di Istana!)
Sebagai tindak lanjut keputusan ini, pemerintah akan menyusun peta jalan (roadmap) pengangkatan CASN 2024.
Roadmap ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi instansi pemerintah dalam menyiapkan pengangkatan serentak.
MenPAN-RB, Rini Widyawantini, menegaskan bahwa roadmap ini akan mencakup aspek-aspek penting seperti penyesuaian data formasi, jabatan, dan lokasi penempatan ASN baru.
“Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati,” ungkap Rini, dalam siaran pers, Sabtu (8/3).
Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa anggaran untuk pendanaan ASN tetap aman dan tidak termasuk dalam efisiensi belanja negara.
(BACA JUGA: Diam-Diam Prabowo Kumpulkan 8 Pengusaha Kaya RI, Ada Agenda Besar?)
KemenPAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menghimbau setiap instansi untuk tetap mengalokasikan dana bagi pegawai non-ASN selama masa transisi ini.
Penundaan pengangkatan CASN dan PPPK 2024 menjadi isu yang cukup kontroversial, dengan banyaknya protes dari peserta yang terdampak.
Meskipun demikian, pemerintah berpendapat bahwa keputusan ini diperlukan untuk memastikan administrasi kepegawaian yang lebih tertata dan adil bagi semua pihak. (*)
Salah satu alasan utama penundaan ini adalah perbedaan terhitung mulai tanggal (TMT) dalam pengangkatan ASN di berbagai Instansi.
Selama ini, TMT pengangkatan CPNS maupun PPPK tidak seragam, menyebabkan ketimpangan dalam administrasi dan hak-hak kepegawaian.
"Sehingga ada yang sudah bekerja karena usulan dari instansi itu cepat, ada yang belum, karena memang belum ditetapkan surat keputusannya (SK)-nya. Nah kami tidak ingin terjadi seperti itu," ucap Haryomo.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah akhirnya memutuskan bahwa pengangkatan ASN dari seleksi 2024 akan dilakukan serentak, sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam TMT dan pencairan gaji.
(BACA JUGA: Salah Sasaran! Jet Tempur Korsel Jatuhkan 8 Bom, Warga Pocheon Jadi Korban)
Keputusan ini langsung menuai protes dari berbagai kalangan, terutama dari peserta yang telah lulus seleksi dan menanti pengangkatan resmi.
Banyak di antara mereka yang sudah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya dengan harapan bisa bekerja sebagai ASN.
Tidak sedikit peserta yang mengungkapkan kekecewaan mereka di media sosial.
Banyak yang mempertanyakan bagaimana mereka harus bertahan selama masa penundaan yang cukup panjang ini.
“Udah fix, selamat bertahan hidup sampe tahun 2026 ya, bener-bener dzalim, perekrutan CPNS paling gak jelas sepanjang sejarah,” komentar akun X @pan***.
(BACA JUGA: Buruan Daftar! Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Resmi Dibuka, Ini Link & Syaratnya)
Ada juga komentar yang menanyakan info loker freelance untuk menyambung hidup di antara waktu tunggu yang lama ini.
“Info loker dong cot, bakal nyambung idup,” tulis akun X @cah***.
Menanggapi kekhawatiran ini, KemenPAN-RB meminta para peserta untuk menggunakan waktu penundaan ini sebagai kesempatan untuk mempersiapkan diri lebih baik.
Wakil Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, menyarankan agar peserta memanfaatkan waktu ini untuk mempelajari budaya birokrasi dan memahami nilai-nilai ASN.
"Kami ingin saat 1 Oktober tiba, mereka sudah paham birokrasi, tugas yang akan dijalankan, serta aturan disiplin ASN. Jangan sampai butuh waktu lama untuk beradaptasi setelah pengangkatan," harap Haryomo.
(BACA JUGA: Bukan Kaleng-kaleng! Simak Profil 8 Konglomerat yang Dikumpulkan Prabowo di Istana!)
Sebagai tindak lanjut keputusan ini, pemerintah akan menyusun peta jalan (roadmap) pengangkatan CASN 2024.
Roadmap ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi instansi pemerintah dalam menyiapkan pengangkatan serentak.
MenPAN-RB, Rini Widyawantini, menegaskan bahwa roadmap ini akan mencakup aspek-aspek penting seperti penyesuaian data formasi, jabatan, dan lokasi penempatan ASN baru.
“Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati,” ungkap Rini, dalam siaran pers, Sabtu (8/3).
Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa anggaran untuk pendanaan ASN tetap aman dan tidak termasuk dalam efisiensi belanja negara.
(BACA JUGA: Diam-Diam Prabowo Kumpulkan 8 Pengusaha Kaya RI, Ada Agenda Besar?)
KemenPAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menghimbau setiap instansi untuk tetap mengalokasikan dana bagi pegawai non-ASN selama masa transisi ini.
Penundaan pengangkatan CASN dan PPPK 2024 menjadi isu yang cukup kontroversial, dengan banyaknya protes dari peserta yang terdampak.
Meskipun demikian, pemerintah berpendapat bahwa keputusan ini diperlukan untuk memastikan administrasi kepegawaian yang lebih tertata dan adil bagi semua pihak. (*)