Rini menambahkan bahwa pihaknya masih memerlukan waktu untuk menyesuaikan data terkait formasi, jabatan, dan penempatan aparatur sipil negara (ASN) maupun PPPK.
Dalam proses rekrutmen, penyesuaian ini dianggap sebagai langkah strategis untuk menjamin efektivitas dan efisiensi.
Rini Widyantini kemudian juga membantah jika penundaan pengangkatan CPNS 2024 ini disebabkan oleh efisiensi anggaran.
Ia menyebutkan bahwa pihaknya saat ini sedang fokus untuk menyelesaikan proses yang belum tuntas dan memastikan bahwa anggaran pemerintah tidak berkurang.
"Bukan. Bukan karena efisiensi, kan masih banyak. Nanti kita masih menyelesaikan yang belum mengumumkan dan sebagainya," ujarnya.
Selain itu, penundaan ini juga dipertimbangkan berdasarkan usulan dari beberapa daerah yang meminta penyesuaian jadwal seleksi.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, juga mengungkapkan bahwa keputusan penundaan tersebut memberikan pengaruh yang besar bagi perekonomian Indonesia.
Menurutnya, para CPNS yang telah lolos seleksi akan berpotensi kehilangan total pendapatan sebesar Rp6,76 triliun karena adanya penundaan pengangkatan tersebut.
Bhima berasumsi bahwa pendapatan ASN baru berada di angka Rp3 juta per bulan.
Asumsi tersebut berdasarkan perhitungan rata-rata gaji pokok ASN dengan masa kerja 0-3 tahun yang sebesar Rp3,2 juta yang kemudian dikurangi pajak serta ditambah tunjangan.
Dengan begitu, per pegawai ASN baru akan berpotensi kehilangan total pendapatan sebesar Rp27 juta, jika pengangkatan tersebut ditunda selama 9 bulan, yakni dari Maret ke Oktober 2025.
Terlebih lagi, CPNS 2024 membuka sebanyak 250.407 formasi pada berbagai instansi pusat dan daerah.
Jika sebanyak 250.407 formasi terpenuhi dan pengangkatan tertunda, maka akan memiliki
dampak yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia.
Tak hanya itu, keputusan penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK ini dapat memicu pengangguran semu di masyarakat karena banyak dari mereka telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya. (*)
Rini menambahkan bahwa pihaknya masih memerlukan waktu untuk menyesuaikan data terkait formasi, jabatan, dan penempatan aparatur sipil negara (ASN) maupun PPPK.
Dalam proses rekrutmen, penyesuaian ini dianggap sebagai langkah strategis untuk menjamin efektivitas dan efisiensi.
Rini Widyantini kemudian juga membantah jika penundaan pengangkatan CPNS 2024 ini disebabkan oleh efisiensi anggaran.
Ia menyebutkan bahwa pihaknya saat ini sedang fokus untuk menyelesaikan proses yang belum tuntas dan memastikan bahwa anggaran pemerintah tidak berkurang.
"Bukan. Bukan karena efisiensi, kan masih banyak. Nanti kita masih menyelesaikan yang belum mengumumkan dan sebagainya," ujarnya.
Selain itu, penundaan ini juga dipertimbangkan berdasarkan usulan dari beberapa daerah yang meminta penyesuaian jadwal seleksi.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, juga mengungkapkan bahwa keputusan penundaan tersebut memberikan pengaruh yang besar bagi perekonomian Indonesia.
Menurutnya, para CPNS yang telah lolos seleksi akan berpotensi kehilangan total pendapatan sebesar Rp6,76 triliun karena adanya penundaan pengangkatan tersebut.
Bhima berasumsi bahwa pendapatan ASN baru berada di angka Rp3 juta per bulan.
Asumsi tersebut berdasarkan perhitungan rata-rata gaji pokok ASN dengan masa kerja 0-3 tahun yang sebesar Rp3,2 juta yang kemudian dikurangi pajak serta ditambah tunjangan.
Dengan begitu, per pegawai ASN baru akan berpotensi kehilangan total pendapatan sebesar Rp27 juta, jika pengangkatan tersebut ditunda selama 9 bulan, yakni dari Maret ke Oktober 2025.
Terlebih lagi, CPNS 2024 membuka sebanyak 250.407 formasi pada berbagai instansi pusat dan daerah.
Jika sebanyak 250.407 formasi terpenuhi dan pengangkatan tertunda, maka akan memiliki
dampak yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia.
Tak hanya itu, keputusan penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK ini dapat memicu pengangguran semu di masyarakat karena banyak dari mereka telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya. (*)